Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 19 mengatakan, bahwa "Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya." Kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 pada Pasal 59 menyebutkan, bahwa "Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain." Berdasarkan hal tersebut, Departemen Sosial RI, sejak tahun 2006 telah melaksanakan uji coba program tersebut.
Pada tahun 2006, lokasi uji coba berada di 5 Provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan jumlah penyandang cacat berat yang dibantu adalah sebanyak 2.750 orang. Kemudian pada tahun 2007, dilakukan pengembangan lokasi uji coba di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Bali dengan jumlah penyandang cacat berat 3.250 orang, dan pada tahun 2008 ini lokasi uji coba telah dikembangkan ke beberapa provinsi lainnya, yaitu : Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan jumlah penerima bantuan adalah sebanyak 4.000 orang, sehingga jumlah keseluruhan penyandang cacat berat yang mendapat bantuan adalah sebanyak 10.000 orang.
Data jumlah penyebaran penyandang cacat berat yang mendapat bantuan dalam program ini selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Departemen Sosial RI yang bertujuan untuk membantu penyandang cacat berat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga diharapkan taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar. Kriteria penyandang cacat berat dalam program ini adalah :
1. Penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial
2. Aktivitas kehidupan sehari-harinya sangat tergantung kepada bantuan orang lain, seperti bangun tidur, mandi, makan, minum dan sebagainya.
3. Tidak mampu menghidupi dirinya sendiri
4. Diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi
5. Terdaftar sebagai penduduk setempat.
Jumat, 12 Februari 2010
Undang Undang Penyandang cacat
Diposting oleh
TKSK PONOROGO
jam
21.07
-
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgetting ) un...
-
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya luhur, memiliki ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang m...
-
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bentukan dari kementrian sosial pada tahun 2009 yang lalu telah nampak hasilnya dalam penangana...
-
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan m...
-
I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang komplek. Hidup menja...
-
Kebanyakan penduduk lansia mengalami kesulitan ekonomi dan pada umumnya mereka masih bekerja sebagai buruh tani, pekerja sektor informal, pe...
-
LATAR BELAKANG • Permasalahan sosial yang selayaknya ditangani melalui Program Pemberdayaan Masyarakat selalu berkembang secara dinamis, ...
-
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan dari total orang lanjut usia yang hampir mencapai 24 juta orang lebih, sekitar 2,6 juta diant...
-
Keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dinilai sangat strategis dalam melakukan langkah-langka...
-
Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam...


0 komentar:
Posting Komentar