PENELITIAN MODEL PEMBERDAYAAN MIGRAN DI KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA (Uji Coba Model Pemberdayaan Migran Di Kota D.I.Yogyakarta, Palembang dan Suraba

I. PENDAHULUAN

Migrasi penduduk desa ke wilayah perkotaan menunjukkan gejala peningkatan yang sulit dibendung, hal ini membawa konsekuensi perkembangan penduduk di wilayah perkotaan semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di wilayah perkotaan tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai akan mengakibatkan jumlah pengangguran dan pekerja di sektor informal semakin meningkat. Kondisi demikian pada gilirannya akan membuka peluang timbulnya benturan-benturan sosial seperti tindak pidana kriminal, kesenjangan ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Secara empirik, gejala yang dapat dilihat telah bermunculannya daerah-daerah kumuh (Slum Area), tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, fasilitas umum dan sosial semakin memburuk, kegiatan disektor informal semakin sulit diatur.

Di wilayah pedesaan, kondisi kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan yang terbatas merupakan faktor pendorong (Push Factor) bagi masyarakat untuk bermigrasi guna meraih kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Pada sisi lain kehidupan kota yang menawarkan berbagai infrastruktur didukung dengan teknologi tinggi, tersedianya sumber kehidupan yang beragam serta fasilitas unggulan merupakan faktor yang menarik (Pull Factor), sehingga orang bermigrasi ke wilayah perkotaan.

Kondisi demikian apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan benturan-benturan sosial yang lebih tajam. Penanganan yang dilakukan pemerintah masih bersifat umum, masih bercampur dengan penanganan kemiskinan perkotaan. Bentuk penanganannyapun masih bersifat sektoral seperti halnya penanganan anak terlantar, kemiskinan, lanjut usia dan lain-lain. Artinya sistem penanganan belum terfokus secara spesifik. Untuk itu diperlukan suatu sistem penanganan migran perkotaan yang lebih spesifik dan terarah dalam bentuk pemberdayaan.

Hasil penelitian tahap pertama tahun 2001 berjudul “Identifikasi Masalah Sosial Migran di Perkotaan”, telah teridentifikasi berbagai permasalahan sosial migran perkotaan, antara lain :

¨ Migran umumnya hidup dalam kondisi miskin, ditandai dengan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesulitan biaya pendidikan, kesehatan dan sumber kehidupan mereka umumnya di sektor informal.

¨ Permasalahan sosial migran di lokasi pemukiman berupa keterlantaran, kenakalan, tuna susila, perumahan tak layak huni, rawan tindak kriminal dan sanitasi lingkungan yang buruk.

¨ Penanganan masalah sosial migran di perkotaan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat masih bersifat insidental dan sektoral.

Penelitian ini ditindak lanjuti dengan penelitian kedua tahun 2002 dengan judul “ Permasalahan dan Model Pemberdayaan Migran di Empat Kota Besar di Indonesia” (Merancang kembangkan konsep model pemberdayaan migran). Proses penelitian ini ditempuh melalui pendalaman konsep model untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pakar dan pejabat instansi terkait, guna memperoleh suatu model yang cocok untuk diterapkan di wilayah perkotaan. Diperoleh konsep model dengan tahapan kegiatan: prakondisi kelompok, pemahaman masalah dan kebutuhan, proses pendampingan, peningkatan kemampuan dan bantuan stimulans bergulir serta evaluasi. Konsep model ini juga dilengkapi dengan kegiatan pendukung pemenuhan sarana fisik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hasil penelitian tersebut ditindak lanjuti dengan penelitian “ Model Pemberdayaan Migran di Kota-Kota Besar di Indonesia : Uji Coba Model Pemberdayaan Migran di Kota DI Yogyakarta, Palembang dan Surabaya“ Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah model pemberdayaan migran yang tepat dan efektif untuk diterapkan di tiga wilayah penelitian ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

¨ Memperoleh suatu Model pemberdayaan migran yang efektif untuk diterapkan pada tiga lokasi penelitian, yaitu DI Yogyakarta, Palembang dan Surabaya..

¨ Meningkatkan kemampuan migran dalam memahami masalah, potensi, dan kebutuhan yang didihadapinya, serta memenuhi kebutuhan tersebut dengan memfasilitasi diri mereka agar dapat mandiri.

Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada Depertemen Sosial RI khususnya Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dalam menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan migran di kota-kota besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang dilakukan secara partisipatif, dikenal sebagai Participatory Action Research (PAR). Dilakukan untuk memperoleh perubahan-perubahan dalam situasi tertentu, dan menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan: a).Studi Dokumentasi, dengan menelusuri berbagai referensi, b). indepth interview untuk menggali alasan bermigrasi, kesulitan, upaya yang pernah dilakukan dalam mengatasi kesulitan, dan harapan di masa yang akan datang. c). Focus group discussion dilakukan untuk menjaring informasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk migran tentang keberadaan migran di kotanya. d). Observasi, guna memotret kondisi migran yang sebenarnya. e). Proses Pemahaman secara partisipatif, agar mereka memahami permasalahan yang sedang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan usaha yang diminati serta menyusun rencana kegiatan usaha yang diminati.

Sebagai sasaran Lokasi, ditetapkan di 3 (tiga) kota meliputi Yogyakarta, Palembang dan Surabaya sebagaimana hasil penelitian sebelumnya.

Sasaran responden adalah migran yang tinggal di wilayah kumuh seperti di bantaran sungai, di daerah jalur hijau, di sekitar pelabuhan, yang memenuhi kriteria yang disepakati. bersama (hasil penelitian 2003) sebagai berikut :

Jumlah migran sasaran pemberdayaan 20 anggota pada setiap kota, untuk tiga lokasi sebanyak 60 anggota.

Sasaran Program meliputi : 1). Koordinasi dengan instansi terkait, 2). Persiapan: Lokasi, responden, pendamping, fasilitator dan cooching petugas 3). Pelaksanaan Pemberdayaan,.4). Pemberian Stimulans bergulir. 5).Proses pendampingan dan 6). evaluasi.

Tehnik Perlakuan : Pemberian perlakuan kepada kelompok migran melalui PRA : 1). Dinamika kelompok, pemahaman permasalahan, potensi dan rencana kegiatan usaha. 2). Bantuan stimulan bergulir. 3). Pendampingan dan Evaluasi kinerja kelompok.

Pengolahan dan analisis, Data dan Informasi yang diperoleh dari setiap tahapan kegiatan diolah secara manual kemudian dianalisa untuk melihat setiap aspek perubahan yang turut menentukan keberhasilan pemberdayaan.
II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi yang dihadapi masyarakat migran miskin perkotaan adalah keterbatasan yang melekat pada diri, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu, perlu diberdayakan, agar mereka menyadari posisi mereka, kemudian bersama sama meningkatkan kesejahteraannya. Semua ini dirancang dalam model pemberdayaan yang melibatkan berbagai fihak: Instansi sosial tingkat pusat maupun daerah, instansi terkait daerah, LSM tokoh lokal dan para migran.

Persiapan Pemberdayaan di Surabaya

Proses Persiapan Pemberdayaan, diawali dengan koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial Tk I Propinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Tk II, dan LSM Widya Dharma dan kelurahan. Hal ini agar proses pemberdayaan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing berdasar ketentuan dan kesepakatan bersama. Adapun isi koordinasi mencakup rencana pemberdayaan meliputi :1) Pelaksana pemberdayaan (fasilitator dan pendamping). 2) Proses pemberdayaan. 3) Materi. 4) Waktu dan tempat pemberdayaan.

Hasil koordinasi diketahui sejumlah kendala: surat izin daerah belum siap, penunjukan LSM, lokasi, responden, pendamping dan fasilitator. Hasil koordinasi dicapai kesepakatan: menunjuk LSM Widya Dharma sebagai patner pemberdayaan, pengalihan lokasi dari Kali rungkut ke Kel Pakis. Menentukan sasaran pemberdayaan dengan menetapkan Rt 10 Kelurahan Pakis. Tempat kegiatan di kelurahan, termasuk sarana dan prasarana lainnya. Selain hal itu tentang peran dan fungsi pendamping. Dinas Sosial Tk I berperan sebagai unsur koordinatif, pendamping teknis, dipercayakan ke Widya Dharma. Dinas Sosial Tk II berpartisipasi dalam kegiatan FGD dan fasilitator masalah social dilapangan. Pembinaan tentang ketertiban, hak dan kewajiban warga diserahkan kepada pihak lurah setempat. Untuk yang berkaitan dengan ketrampilan/manajemen usaha oleh LSM Widya Dharma, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan.
Persiapan Petugas Pendamping dan fasilitator

Mengacu kepada panduan dalam modul, pendamping bertanggung jawab memberikan pendampingan, baik selama maupun sesudah masa pemberdayaan. Demikian juga dengan fasilitator, yang akan memberikan arahan dalam pemberdayaan modul. Oleh karena itu dilakukan konsolidasi dan pemantapan petugas.

Persiapan Lokasi dan calon sasaran pemberdayaan

Kegiatan diawali dengan observasi pada beberapa lokasi seperti migran sirkuler yang menempati gubug liar dan menutup jalan Wr Supratman. Kelompok migran yang bermukim di atas kuburan daerah Kembang Kuning. Ketiga migran sektor informal, di Rt 10, Rt V. Hasil penelusuran diperoleh gambaran bahwa migran di Rt 10 dinilai cukup representatif. Kegiatan penentuan calon pemberdayaan. dilakukan secara partisipatif dan diperoleh 20 calon sasaran.



Persiapan Administratif Dan Sarana Pendukung Lainnya

Belum lengkapnya izin daerah sedang waktu penelitian yang terbatas maka ditempuh musyawarah, sebagai konsekuensinya peneliti harus membuat laporan tertulis kegiatan yang dilakukan selama penelitian, sebagai laporan kepada pihak Camat.

Selain itu juga disepakati penyesuaian hari dan waktu kegiatan, personil, tempat, sarana fisik/pendukung kegiatan dan waktu kegiatan. Hasilnya kegiatan dapat dilakukan, tanpa prosedur formal, tempat di kantor kelurahan berikut sejumlah sarana pendukungnya. Berbagai alat tulis pendukung telah disiapkan peneliti.

Proses persiapan pemberdayaan di Palembang

Kooordinasi dengan instansi terkait, LSM dan kelurahan, dicapai suatu kesepakatan untuk bekerjasama dan saling mengisi tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat sesuai dengan fungsi dan peran masing masing.



Seleksi Petugas Pendamping, dicapai kesepakatan bahwa 2 pendamping dari Yayasan Bina Vitalis dan 1 (satu) orang dari Dinas Sosial Tingkat I Palembang.

Penentuan Lokasi dan Responden

Penentuan lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan 10 dan 13 Ilir Kota Palembang. Sementara calon sasaran pemberdayaan ditetapkan sesuai kriteria (hasil penelitian Th 2002)
Persiapan Administrasi dan Sarana Pendukung

Dalam persiapan administrasi, menyangkut honor pendamping, fasilitator, termasuk semua pembiayaan selama pelaksanaan PRA telah diatur secara seksama. Sementara itu sarana pendukung alat tulis telah disiapkan peneliti. Tempat pelaksanaan FGD dilakukan di aula Dinas Sosial Palembang, sedangkan pelaksanaan PRA dilakukan di Kelurahan 13 Ilir.

Proses persiapan pemberdayaan di Yogyakarta

Pertemuan Koordinasi, dengan berbagai instansi terkait yang akan terlibat dalam proses pemberdayaan warga migran. Dalam pertemuan kordinasi, materi yang dibahas adalah rencana pemberdayaan yang meliputi: 1). Pelaksana pemberdayaan (fasilitator dan pendamping.2).Proses pemberdayaan. 3).Materi 4). Waktu dan tempat pemberdayaan

Pemantapan fasilitator

Pemantapan fasilitator bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pendekatan metode dan materi pemberdayaan serta pembagian tugas diantara pendamping dan fasilitator. Adapun pembagian tugas fasilitator dilakukan sebagai berikut:

¨ Dinas Sosial DIY memberikan materi tentang permasalahan kesejahteraan Sosial khususnya permasalahan sosial migran dan upaya penanganannya.

¨ Camat Umbulharjo memberikan materi tentang kebijakan pemerintah daerah ditingkat kecamatan terutama dalam mengelola lingkungan.

¨ Lurah Warungboto menyampaikan masalah kependudukan dan sanitasi lingkungan.

¨ LSM memandu diskusi kelompok.

¨ Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan pemberdayaan.
Penyiapan Lokasi dan Peserta

Kesepakatan disetujui kegiatan dilakukan di kelurahan Warungboto. Kemudian penyiapan peserta dilakukan oleh bapak Lurah beserta LSM bina Swadaya. Peserta berasal dari RT 37 dan RT 39, sesuai hasil penjajakan dan pendataan yang dilakukan pada tahun 2002, namun sebagian diantaranya orang baru yang disepakati oleh masyarakat setempat.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Partisipatory Action Researh (PRA)

Proses pelaksanaan pemberdayaan diawali dengan dinamika kelompok,diikuti dengan “Proses menemukenali permasalahan, potensi, kebutuhan dan menyusun rencana kegiatan”.

Kegiatan PRA di Kelurahan Pakis Surabaya
a. Menemukenali Masalah Yang Dihadapi

Kegiatan ini merupakan langkah awal yang dilakukan para migran dalam menuju keberdayaan. Sebelum migran menentukan hidupnya di masa yang akan datang, maka mereka perlu menyadari dan mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, yang bisa menghambat upaya keberdayaan, dengan difasilitasi fasilitator (peneliti), bersama-sama mengungkap permasalahan yang dirasakan dan dialami migran. Hasil yang diperoleh mencakup permasalahan: Perumahan, Modal, Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan. Adapun prioritas masalah, didominasi masalah modal (17 suara). Mereka juga mengeluhkan belum memiliki rumah, tinggal di rumah kontrakan 4 x 3 meter, dihuni oleh keluarga kadang ditambah dengan keluarga lain. MCK ada di luar, bersama-sama dengan 6 keluarga pengontrak lainnya. Satu masalah yang muncul saat FGD, umumnya migran menempati wilayah jalur hijau.

b. Menemukenali Potensi yang Dimiliki

Potensi yang dipotret dalam penelitian ini adalah lembaga sosial, dengan asumsi organisasi lokal merupakan suatu wadah bagi kaum migran untuk ikut terlibat (partisipasi) dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui fasilitasi organisasi tersebut, diharapkan migran akan memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya atau mengakses dunia luar yang tidak bisa mereka jangkau secara individu.

Potensi yang berhasil dipotret oleh migran adalah Kelompok Gang Omplong mendeteksi: arisan, yasin al ichlas, kelompok arisan, Posko PDI, YLWD. Sedang kelompok Mandiri mengenali Kelompok arisan, Majelis taklim, Posyandu dan Kelompok Senam.

Potensi yang miliki, adalah ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para migran. Adapun potensi pribadi/individu yang bisa dipotret adalah: Keahlian bangunan, menjahit, membuat kue, perbengkelan, elektro, dan sari dele. Sedang kelompok Mandiri memiliki keterampilan membuat kopi jagung, kacang godok, jualan sayur, mengelas, dan memotret.

c. Menggali Kebutuhan dan Usaha Yang Diminati

Berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang dimiliki,para migran menemukan kebutuhan dan menyusun usaha sesuai dengan potensinya. Usaha ini disusun secara bersama dalam suatu kelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan potensi dan kedekatan tempat tinggal. Berdasarkan hasil pengelompokkan tersebut, maka diperoleh Kelompok Pertukangan, kelompok Penjahit, Kelompok berjualan.

d. Menyusun Rencana Kegiatan Usaha

Setiap kelompok berdiskusi ditemani oleh seorang fasilitator, yang memberi dukungan, bahwa migran itu memiliki kemampuan, kekuatan, dan mampu menyusun rencana usaha sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

Hasil diskusi munculah nama kelompok dan rencana kegiatan untuk masing-masing kelompok. Kegiatan selanjutnya, merumuskan lingkaran sukses, untuk menghasilkan pengertian sukses dari kegiatan yang direncanakan. Hal ini diikuti, mengnganalisis kondisi objektif

Tahap ini mengidentifikasi kenyataan yang ada saat rencana dibuat, atau analisis SWOT. Kegiatan dilanjutkan dengan Membangun komitmen, atau janji hati. Hal tersebut diikuti dengan Menyusun langkah-langkah kegiatan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, yang dibutuhkan untuk merealisasikan dan mencapai kesuksesan usaha. Apabila kegiatan sudah teridentifikasi, berarti migran telah memiliki AGENDA KEGIATAN. Kegiatan diikuti dengan.Menyusun jadwal dan kegiatan. Untuk memudahkan penyusunan jadwal dan penugasan dibuat TABEL KALENDER KEGIATAN untuk dijalankan sesuai dengan jadwal kegiatan.

Proses kegiatan PRA di Kel. 10 dan 13 Ilir Palembang

Pelaksanaan PRA dalam konteks pemberdayaan migran ada 4 faktor sbb:

a. Menemukenali Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan penggalian bersama diketahui permasalahan yang dihadapi saat ini, dalam proses menemukenali permasalahan ini terungkap berbagai permasalahan seperti anak, LU, keterlantaran atau anak putus sekolah, namun pada intinya menyangkut permasalahan sosial ekonomi.

b. Menemukenali potensi yg dimiliki

Potensi yang ada pada diri mereka sendiri meliputi keterampilan: seperti keterampilan menjahit, berdagang dan lan-lain. Sedangkan potensi dari luar diri mereka meliputi potensi lingkungan alam,juga sistem sumber yang bisa dimanfaatkan seperti koperasi, pasar, orsos, bank keliling dan sebagainya.

c. Menggali kebutuhan usaha yang diminati

Pada kasus Palembang, Kelompok Sedap Malam, memiliki kegiatan usaha berdagang kue dan Kelompok Jaya Bersama mempunyai kegiatan usaha menjahit. Langkah kedua peserta pemberdayaan membentuk lingkaran suskes diperoleh jawaban yang bervariasi, seperti menabung, menyekolahkan anak, dan kebutuhan keluarga lainnya. Selanjutnya adalah analisa SWOT, yang tercermin dari jawaban mereka berupa kemampuan dan keterampilan, Untuk peluang umumnya pemanfaatan uang bantuan stimulan akan dimanfaatkan secara sungguh sungguh. Sementara kelemahan yang ada umumnya adalah banyaknya kesulitan dalam keluarga. Terakhir membangun komitmen atau janji hati, Jawabannya menyumbang mesin jahit, menyumbang bahan/alat, tenaga, modal, dan lain-lain.

d. Menyusun Rencana Kegiatan Usaha

Langkah-langkah yang ditempuh, Kelompok penjahit belajar menjahit, mencari tempat, mencari modal, mencari bahan. Bidang usaha membuat kue/dagang kue, dengan cara mencari tepung terigu, mencari modal usaha, mencari tempat dan sebagainya.

e. Pemberian Stimulan

Proses pemberian bantuan stimulan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dana Stimulan Rp.10.000.000 untuk dua kelompok. Masing-masing anggota kelompok menandatangani Rp.500.000,- diperoleh kesepakatan dana stimulans dikelola oleh Yayasan Bina Vitalis. Bantuan diserahkan oleh peneliti dalam bentuk uang cash. `

Proses kegiatan PRA di Kel. Warung Boto Yogyakarta

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). Diskusi difasilitasi oleh LSM dibantu oleh peneliti. Kegiatan PRA ini menggambarkam bahwa migran yang diberdayakan ikut berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan dinamika kelompok.

a. Menemukenali Permasalahan Migran

Dari berbagai permasalahan tersebut diprioritaskan kepada permasalahan yang urgen dan mendesak. Dari hasil diskusi dirumuskan bahwa permasalahan yang dialami migran adalah: kekurangan modal, kekurangan alat-alat untuk usaha, kurangnya kemampuan dalam memasarkan hasil usaha dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha.

b. Menemukenali potensi yang miliki.

hasil diskusi ditemukan potensi yang mereka miliki adalah kemampuan-kemampuan dibidang: Berdagang atau berjualan, Kerajinan (alat musik dan sepatu), Mekanik, Memasak, Menjahit dan Berternak.

c. Menggali kebutuhan usaha

Berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, jenis usaha yang dipilih untuk dikembangkan adalah sebagai berikut : Perdagangan, Kerajinan sepatu, Perternakan, Penjahitan dan Perbengkelan.

d. Menyusun rencana kegiatan

Dalam diskusi masing masing kelompok ditemani oleh seorang fasilitator namun fasilitator tidak boleh mengintervensi fikiran dan hasil pemikiran kelompok, Mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri, sesuai keterampilan masing masing, tetapi fungsi kelompok sebagai pengelola administrasi keuangan.

e. Pemberian Stimulan

Pembagian dana stimulan dan penggulirannya akan diatur oleh hasil musyawarah antara ketua kelompok dan pendamping. Bantuan stimulan diserahkan peneliti dalam bentuk cash.

f. Proses Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan mengandung makna sejajar antara yang mendampingi maupun yang didampingi, sehingga unsur kesetaraan menjadi penting dalam pelaksanaan ini. Pendampingan juga menyatakan dekat atau kedekatan antara yang didampingi dan yang mendampingi, oleh karena itu diharapkan kehadiran pendamping untuk eksis di lapangan terutama di saat-saat anggota kelompok membutuhkan bantuan, konsultasi maupun bimbingan, agar kelompok dapat berjalan terarah dan mencapai tujuan bersama.



Pelaksanaan pendampingan di Kel. Pakis Surabaya

Kegiatan pendampingan di Surabaya, dilakukan oleh LSM Yayasan Widya Dharma. Selama program pemberdayaan berlangsung, sudah 3 (tiga) kali dilakukan pendampingan. Meski demikian tampaknya kegiatan pendampingan masih diarahkan kepada Usaha Ekonomis Produktif (UEP), sementara kegiatan yang bersifat Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), belum banyak dijangkau.

Program Usaha Kesejahteraan Sosial yang dibicarakan dalam pelaksanaan pendampingan menurut responden cukup beragam, tetapi terbanyak menyebutkan masalah sosial dalam kehidupan sehari hari, kemudian masalah kemiskinan, bimbingan kelompok. dan bimbingan sosial. Metode atau tehnik pendampingan yang digunakan dalam program sosial adalah ceramah dan diskusi baik diberikan secara individu maupun secara kelompok.

Manfaat yang dirasakan dengan adanya program ini, dalam kehidupan para migran adalah :

¨ .Bimbingan Individu, menambah pengetahuan tentang Masalah Individu, keluarga dan Lingkungan. Juga menambah pengetahuan tentang Simpan Pinjam.

¨ Bimbingan Kelompok, menambah pengetahuan tentang kerjasama yang baik terutama dalam penulisan laporan keuangan.

¨ Bimbingan Sosial, Menambah pengetahuan tentang kerukunan hidup bermasyarakat, paguyuban dll.

¨ Penyuluhan kebersihan dan kesehatan.

¨ Motivasi, keinginan untuk maju.

¨ Kehidupan keluarga mampu mengatasi permasalahan keluarga.

¨ Kehidupan Kelompok dapat bekerjasama dengan baik.

¨ 8. Kehidupan Lingkungan terbinanya kerukunan hubungan antar tetangga.

¨ Langkah-langkah mengatasi musyawarah dengan anggota kelompok.

¨ Masalah Kemiskinan terbantu dengan adanya pengguliran dana.

Masalah kesejahteraan sosial yang ada dilingkungan migran menurut mereka cukup beragam. terbanyak permasalahan anak terlantar, berikut anak jalanan, narkoba, penyandang cacat, Wanita tuna susila, Lanjut usia dan fakir miskin. Adapun masalah yang pernah ditangani, yaitu a). Masalah Anak terlantar melalui program bea siswa b). Fakir miskin dengan pemberian makanan tambahan terutama Balita, pengobatan gratis dan bantuan sembako/beras murah. Adapun pihak pihak yang menangani dari Pemerintah, Dinas Sosial Propinsi, dari masyarakat LSM YWFP (World Fund Program). Sementara Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial yang ada di lingkungan migran meliputi organisasi sosial dan karang taruna. Metode yang ditempuh dalam pendampingan program UKS sering memberikan penyuluhan sosial melalui ceramah dan diskusi. Tehnik bimbingan diberikan baik secara individu maupun kelompok.

a. Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Program UEP, diberikan melalui pengelolaan pembukuan kelompok, pengelolaan bantuan stimulans, kewirausahaan, peningkatan SDM dan rencana usaha. Metode yang digunakan berupa diskusi kelompok. Manfaat Bimbingan Usaha ekonomis produktif menurut sebagian besar migran adalah: Menambah wawasan pengelolaan bantuan stimulan. Adapun bantuan stimulan yang diterima semua anggota dalam bentuk uang Rp.500.000,- pada setiap responden, ada satu orang anggota yang hanya membutuhkan uang Rp.300.000,- disimpan pada koperasi Yayasan Widya Darma.

Pelaksanaan Pendampingan di Kelurahan 11 dan 13 ilir Palembang

a. Kondisi Awal Pendampingan

Pada awal pendampingan tidak ada masalah yang mendasar, terutama dalam memberikan motivasi kepada kelompok dalam menjalankan usaha mereka. Yang menjadi masalah sebagian dana stimulan yang seharusnya menjadi modal usaha mereka masih tersimpan dalam kas koperasi LSM

Lain dari pada itu tampaknya para pendamping kurang mempersiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas pendampingan akan tetapi menerima tugas tersebut. Meskipun pendamping sebulan sekali selalu memberikan pengarahan dan motivasi kepada kelompok pemberdayaan dalam menjalankan usaha mereka namun intensitas pendampingan dianggap masih belum optimal. Hal ini bisa terjadi karna berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman pendamping dalam mengartikulasikan maksud dan tujuan pemberdayaan serta kurang respon dan partisipatif dalam mengikuti training pemberian materi pemberdayaan. Sehingga pada saat pelaksanaannya pendamping mempersilahkan peneliti melakukannya.

b. Perkembangan Stimulans Bergulir

Pelaksanaan pemberian bantuan stimulan bergulir tidak berlangsung seperti apa yang dijelaskan pada konsep awal dimana masing-masing anggota kelompok pemberdayaan memperoleh sebanyak Rp.500.000, sebagai modal usaha dan menjadi dana bergulir pada waktu yang telah ditentukan (Revolving Fund).

Dalam pelaksanaannya dana stimulan dimasukkan terlebih dahulu ke Koperasi Simpan pinjam, selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok tidak merata, dan sisanya sisanya dimasukkan kembali ke koperasi. Pada saat monitoring diketahui dana stimulan yang diberikan terrendah Rp.300.000, tetapi ada juga yang menerima Rp.1.500.000,-. Sampai dengan Nopember 2003 masih ada 5 anggota yang belum menerima stimulan dan menurut pendamping akan diberikan saat hutangnya lunas, bulan Desember 2003.

c. Materi, Tehnik dan Respon Terhadap Pendampingan

Materi pendampingan yang diberikan lebih banyak mengarah kepada Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dari pada Usaha Kesejahteraan Sosial, Ini bisa terjadi karna pendamping bukan berlatar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial. Tehnik yang digunakan adalah diskusi dan sarasehan. Melalui kunjungan langsung maupun tak langsung. Dalam hal ini pendamping belum memperkenalkan kepada akses/ke sumber lain kecuali ke Yayasan Bina Vitalis Pendamping tampaknya lebih berkonsenterasi kepada pembahasan aturan main koperasi simpan pinjam. Respon masyarakat terhadap pendampingan ini cukup positif, mereka menghendaki agar frekuensi dan intensitas pendampingan ditingkatkan .

d. Perkembangan Proses Pendampingan

Dalam perkembangannya kegiatan pendampingan tidak mengalami perubahan yang berarti, kurangnya pemahaman tentang tujuan pemberdayaan sehingga berpengaruh terhadap tugas-tugas pendampingan. Sementara itu kendala yang berasal dari kelompok pemberdayaan adalah rendahnya tingkat pendidikan anggota sehingga sulit dan lambat menerima materi pemberdayaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang datang dari kelompok pemberdayaan menurut pendamping adalah terus melakukan pembinaan dan memberikan motivasi secara berulang-ulang. Faktor-faktor yang mendukung dalam kgiatan pendampingan adalah adanya kerjasama dengan aparat setempat, terutama Lurah, adanya respon dan partisipasi dari anggota kelompok dan adanya kredit simpan pinjam sebagai wadah pembinaan migran.

Pada saat evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan diketahui bahwa terjadinya perbedaan jumlah dana stimulans bagi kelima anggota masih mempunyai hutang di koperasi dan akan berakhir pada bulan Desember 2003. Sejalan dengan fakta tersebut, Kepada Yayasan Bina Vitalis disarankan untuk kembali kekonsep awal.

Pelaksanaan Pendampingan di Kel. Warung Boto Yogyakarta

a. Kondisi awal Pendampingan

Belum mampu merumuskan kegiatan. Banyak sekali terdapat “usulan-usulan” pendapat dan keinginan yang muncul dari calon anggota. Kesepakatan yang bisa diambil bahwa mereka akan membentuk kelompok kegiatan ini berfungsi sebagai media pengembangan kegiatan usaha sebagai modal awal. Prinsip yang disepakati lainnya adalah bantuan stimulan diberikan untuk wilayah/komunitas dan penerima manfaat pertama memiliki kewajiban menggulirkan kepada warga lain, dengan mekanisme pengelolaan secara kelompok. Agar pemberian bantuan dapat segera direalisir, maka pendampingan harus diarahkan kepada terbentuknya organisasi KUW “TRI ASTHA”. Terbentuknya susunan pengurus, adanya kesepakatan tentang aturan main yang harus dipatuhi dalam kelompok.

Pendamping, tetap pada persepsi bahwa pendampingan sifatnya tidak mengajari atau lebih pintar sehingga pada saat sudah diserahkan kepada kelompok mereka tidak berinteraksi. Pemahamannya merupakan hak kelompok sepenuhnya, sehingga nampak kurang aktif, walaupun sudah 3 kali pertemuan anggota. Situasi demikian membawa pengaruh bantuan stimulan dipahami sebagai hibah, tanpa pertanggung jawaban dan pengembangan sehingga pengguliran dimaknai dengan pengumpulan dana Rp. 50.000,- oleh anggota kelompok. Secara rinci disepakati sebagai berikut: bantuan kepada setiap anggota kelompok masing-masing Rp. 500.000,- disepakati aturan main penggunaan dan stimulan sebagai berikut :10 % yang diterima sebagai cadangan KUW, 10 % untuk saham kebesertaan pada KUW, 1,5 % dari anggota kelompok untuk administrasi KUW, Iuran wajib tiap bulan anggota Rp. 5.000,-, Simpanan sukarela dan Jasa pinjaman 1 % flat/bulan. Sehingga masing-masing anggota menerima Rp. 435.000,- . yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dalam KUW (Kredit Usaha Warga “TRI ASTHA”)

b. Perkembangan Pendampingan

Sampai dengan kegiatan monitoring belum banyak disinggung tentang Peksos pendampingan masih berkisar masalah pemberian stimulan bergulir, walaupun nampak mulai dituangkan dalam laporan bulanan. Perkembangan mulai terlihat setelah monitoring pendamping mulai aktif, mengisi kegiatan pendampingan bersama anggota secara lebih berarti. Pelaksanaan pendampingan berupa pemberian pelayanan kepada kelompok pemberdayaan baik langsung maupun tidak langsung. Adapun strategi pendampingan, mencakup :

¨ Pelatihan perencanaan bersama.

¨ Bimbingan dan konsultasi, baik kunjungan langsung maupun tidak langsung.

¨ Pembentukan dan penguatan organisasi pengelola (CBO) Community Base Organization.

Dalam kegiatan bimbingan dan konsultasi dilakukan secara langsung kepada kelompok maupun kepada individu. Bimbingan kelompok lebih ditekankan pada partisipasi anggota kelompok dan pelaksanaan kegiatan secara bertahap maupun kontrol intern agar berjalan sebagaimana mestinya dan tidak keluar dari relnya.

c. Materi pendampingan

Pengembangan program pemberdayaan selanjutnya di luar panduan yang tertuang dalam modul. Pelatihan juga ditujukan kepada kelompok maupun kepada perorangan. Pelatihan kepada kelompok atau untuk fungsionaris CBO mencakup : manajemen kelompok, manajemen keuangan dan perkreditan, pengembangan usaha kecil dan administrasi pembukuan yang terkait dengan peningkatan usaha, termasuk peningkatan/mengaitkan akses kepada sumber agar usaha dapat berkembang.

d. Hasil yang Dicapai Secara Normatif

Dalam proses pemberdayaan menurut DR.Hary Hikmat, MSi (1999), ada empat norma yang harus dilihat yaitu: 1. Partisipasi, 2. Pendelegasian wewenang, 3. Peningkatan kapasitas dan 4. Pendayagunaan potensi lokal. Keempat norma tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.



¨ Partisipasi anggota warga peserta pemberdayaan nampak sangat tinggi, hal ini dapat diamati saat dilakukan kegiatan PRA, sampai dengan kegiatan pemberian stimulan. Dalam proses pendampingan juga menunjukkan fakta yang sama, artinya partisipasi mereka sangat tinggi, walaupun terdapat beberapa anggota yang tidak hadir. Namun yang penting dalam mengerjakan pekerjaan adanya sistem saling membantu yang sudah disepakati bersama. Partisipasi juga tampak dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam kegiatan kelompok pemberdayaan, sekalipun dalam bentuk bahasa yang sangat sederhana, bahkan bahasa isyarat mereka memberikan andil dalam kebersamaan dalam kelompok.

¨ Peningkatan kapasitas diperoleh melalui proses kegiatan PRA, bimbingan, pendampingan, dan kegiatan dalam kelompok yang berkelanjutan. Dalam semua proses kegiatan ini telah terjadi proses pematangan sekaligus peningkatan kapasitas baik secara pribadi maupun secara kelompok.

¨ Pendelegasian wewenang, diperoleh melalui kebersamaan dalam proses kegiatan pemberdayaan, mulai dari pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan usaha, dan menyusun rencana kegiatan. Semua ini dilakukan melalui partisipasi anggota yang kemudian ditindak lanjuti melalui proses pemberdayaan selanjutnya.

¨ Pendayagunaan potensi lokal, belum dapat dilakukan secara maksimal, nampaknya masih dibutuhkan waktu dan kerja sama dari semua fihak yang terkait dalam rangka memanfaatkan potensi masyarakat/organisasi lokal, agar migran dapat turut serta memanfaatkan fasilitas bersama yang berada di lingkungannya.
III. PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Model pemberdayaan yang efektif pada hakekatnya memerlukan :

¨ Koordinasi dengan semua pihak yang terkait mulai dari tingkat pusat sampii dengan tingkat pelaksana di lapangan yang paling bawah, sebagai entri point terlaksananya proses pemberdayaan dengan baik.

¨ Pemberdayaan harus memiliki tujuan yang jelas, yang dituangkan dalam modul, dan disosialisasikan kepada semua fihak, baik pejabat dari instansi terkait, pelaksana di lapangan termasuk anggota masyarakat yang diberdayakan. Hal ini sebagai acuan dan pegangan semua pihak sehingga proses pemberdayaan tidak keluar dari tujuan yang benar.

¨ Kriteria petugas ( fasilitator, pendamping ) harus jelas , dengan kualifikasi, tugas, hak, kewajiban dan sangsi yang jelas yang tertulis dan disosialisasikan kepada semua fihak yang akan melakukan tugas. Kepada pendamping diberikan pelatihan terlebih dulu sebelum melakukan tugas pendampingan.

¨ Dalam proses pemberdayaan, program dan tahapan kegiatan disusun secara rinci dan jelas, serta mudah di pahami oleh petugas. Karena hal ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemberdayaan yang melibatkan berbagai fihak yang terkait, terutama petugas di lapangan, yang bukan berlatar belakang pendidikan Pekerjaan sosial.

¨ Petugas pendamping sangat menentukan keberhasilan proses pemberdayaan. Penguasaan materi pemberdayaan secara baik sangat membantu kemajuan kelompok dalam mencapai keberdayaan.

Rekomendasi

Agar pemberdayaan dapat dilakukan dengan efektif, koordinasi antar instansi terkait harus dilakukan secara konsekuen dan berkelanjutan, sampai tujuan tercapai.

¨ Model pemberdayaan dapat dilakukan secara efektif bila semua tahapan yang tertuang dalam model, kriteria dan persyaratan dapat dipenuhi dan dilakukan secara bertanggung jawab.

¨ Pentingnya peran pendamping di lapangan, harus didukung dengan penguasaan materi pendampingan melalui kegiatan pelatihan pendamping.

¨ Sasaran program harus jelas, terinci dan tepat, yang di tuangkan dalam modul dan disosialisasikan ke semua yang terkait.

¨ Kegiatan pemahaman warga yang diberdayakan seharusnya dilakukan melaui partisipasi, (dari, oleh dan untuk mereka). Untuk mengetahui permasalahan yang di sandang, potensi, kebutuhan, menyusun rencana kegiatan usaha, dan kesempatan untuk meningkatkan sumber daya agar mereka turut bertanggung jawab mencapai keberhasilan pemberdayaan.